Jakarta - Kasus suap e-KTP yang bergulir sejak tahun 2011 akan segera disidangkan. Partai Golkar mendukung upaya pengungkapan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
"Ini cukup serius karena pertama ini sangat merugikan negara. Anda bisa berpikir bahwa itu satu nilai uang rakyat yang begitu fantastis belum pernah ada. Temuan BPK itu kan hampir Rp 3 Triliun dan Anda bisa melihat karena prosesnya tidak baik, pilkada tahun ini kacau gara-gara itu kan," ungkap Koodinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai.
Hal tersebut disampaikannya saat bertandang ke Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017). Yorrys memastikan partainya akan mendukung KPK dalam menyelesaikan kasus ini.
"Ada proses di dalam situ, sehingga saya pikir kita harus memberikan dukungan. Golkar pada prinsipnya memberi dukungan penuh dan selalu mengawal ini bersama sama dengan KPK, soal bahwa ada statement oleh ketua KPK kita harus memberi apresiasi bahwa dia berpikir tentang implikasi," ujarnya.
"Karena ini kan menyangkut politik dan karena ke ranah tingkat pimpinan-pimpinan sehingga dia mengimbau, dan kita harus memberikan apresiasi. Semua parpol harus memberikan dukungan itu," tambah Yorrys.
Ketum Golkar Setya Novanto telah diminta KPK untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Novanto dimintai keterangan karena dalam 'nyanyian' Nazaruddin, Ketua DPR itu disebut-sebut merupakan pihak yang berperan membagikan fee pada proyek pengadaan e-KTP.
"Kita nggak bisa kaitkan dengan peristiwa politik. Ini konsekuensi. Tinggal bagaimana solidaritas Golkar yang kita bangun harus segera melakukan konsolidasi, dan kita mampu mensosialisasikan ini kepada seluruh keluarga besar partai Golkar," ujar Yorrys saat ditanya apakah pemeriksaan Novanto berdampak pada partainya.
Yorrys mengatakan bahwa kepimpinan Novanto sudah membawa banyak perubahan positif bagi Golkar. Salah satunya soal elektabilitas partai berlambang beringin itu.
"Kita lihat selama 10 bulan dari 17 Mei 2016 sampai sekarang Maret berarti sudah hampir 10 bulan, kita lihat elektabilitas kita itu dalam tiga bulan pertama pimpinan Setnov naik sampai 16-17 persen," bebernya.
"Visi Golkar nggak boleh lagi Golkar dijadikan tempat transaksional pragmatisme terutama yang menyangkut korupsi. Karena korupsi kan ikut serta mendengar, menikmati dan merancang. Itu harus kita dorong," sambung Yorrys.
Soal suara arus bawah Golkar, ia mengatakan semua tidak menginginkan partai dijadikan lumbung bagi tempat berlindungnya koruptor. Untuk itu Golkar disebut Yorrys konsisten untuk mengatakan tidak terhadap korupsi dan juga partainya tak akan memberi pembelaan apabila memang kader yang dimaksud terbukti bersalah.
"Siapa saja yang memang secara hukum bisa dibuktikan dan kita tidak perlu melakukan pembelaan, dan kita harus lebih mendorong," tutupnya.
0 Comments